Hakim Jangan Tersandera Aturan

Jika kita melihat ketidak benaran, luruskan ketidak benaran itu dengan tanganmu, kekuasaanmu. Dan jika melihat ketidakbenaran tapi tidak punya kekuasaan untuk meluruskannya, maka berbicaralah dengan mulutmu. Prinsip itulah yang senantiasa dianut pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 ini. Dia juga dikenal sebagai sosok yang selalu berbicara apa adanya, ceplas-ceplos, tapi cermat, dan cerdas dalam mengambil keputusan.

Walaupun sebagian orang terkadang menilai keputusan yang diambil kontroversial, banyak juga yang menganggap Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD sebagai pribadi yang menyenangkan. Anggapan kontroversial yang melekat pada diri alumnus dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, ini sebenarnya tidak pernah terlepas dari pandangannya sebagai pakar hukum.

Lulusan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1993 ini melihat bahwa pembangunan hukum di Indonesia cenderung pada penegakan hukum formal prosedural (procedural justice). Artinya, cenderung melaksanakan perintah undang-undang (UU) yang tertuang dalam pasal-pasal. Pola semacam itulah yang sering digunakan para penegak hukum di Indonesia dalam ”mencari keadilan”.

Hukum yang hanya didasarkan pada bunyi pasal-pasal akan mudah sekali dipermainkan. Untuk menghukum seseorang, para penegak hukum dengan mudah bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU tertentu. Begitu juga sebaliknya jika ingin membebaskan seseorang.” Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara bermain di antara bunyi pasal-pasal untuk memenangkan perkara atau mengalahkan perkara.

Bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,”kata mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Sebab, peraih gelar doktoral Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, hukum itu tidak hanya bunyi pasalpasal yang harus selalu diikuti. Bunyi pasal-pasal sudah seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan. Karena itu, yang harus diutamakan adalah nilai keadilannya.

Substansi hak-hak asasi manusia tentang demokrasi, kesamaan hak, dan sebagainya jauh lebih penting daripada sekadar bunyi pasalpasal. Sebab, bunyi pasal-pasal ada kalanya tidak adil. Beranjak dari beberapa kasus,di mana bunyi UU tidak memberi rasa keadilan, MK menerobosnya dan membuat keadilan sendiri. Asumsinya, hakim dalam teorinya bisa membuat hukum (judges made law). ”Yang bisa menjadi hukum adalah putusan hakim itu kalau memang UU-nya tidak bisa memberikan rasa keadilan. Itulah yang kita sebut sebagai keadilan substantif (substancial justice),”papar Mahfud yang juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 2004–2008 waktu lalu.

Paling tidak keputusan pemungutan ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diumumkan Desember 2008 menjadi satu bukti keadilan substantif yang diterapkan MK. Dalam sengketa pilkada tersebut MK mengharuskan KPUD Jatim menggelar pemungutan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, serta perhitungan ulang di Kabupaten Pamekasan karena terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif di tiga daerah pemilihan itu. Kemudian MK mengabulkan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan keputusan tersebut, warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor. Langkah tersebut menjadi bukti lain terobosan (breakthrough) yang dilakukan MK dalam penegakan hukum substantif. Kebijakan terakhir MK yang sangat menyentak publik adalah soal pemutaran rekaman percakapan Anggodo.

Langkah MK memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah pejabat tinggi penegak hukum menjustifikasi adanya mafia hukum di Indonesia. Apa yang dilakukan MK, dengan berani memutar rekaman percakapan Anggodo, menjadi catatan historis tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Meski begitu, tidak semua putusan MK melampaui batas-batas konstitusi. ”Itu terobosan-terobosan yang kami lakukan.

Masyarakat menganggap cara itu lebih adil dan bisa diterima. Cara itu dianggap sebagai hukum meski dari sisi procedural justicemungkin salah. Namun, dari sisi substantive justice justru itu yang ditunggu-tunggu masyarakat,”ujar Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 1997–1999 ini. Dengan kondisi penegakan hukum saat ini, kata Mahfud, ke depan polanya harus berorientasi pada penegakan hukum substantif. Pola semacam ini, dalam teori ilmiahnya di Indonesia, lebih banyak dikembangkan di Universitas Diponegoro (Undip) yang dipelopori Satjipto Rahardjo.Di mana konsep hukum atau paradigma hukum progresif tidak hanya dibaca sebagai pasal-pasal belaka.

Sebelum amendemen UUD 1945, hukum di Indonesia cenderung kepada formal prosedural. Pola ini disebabkan Indonesia masih mengikuti tradisi hukum Belanda. UUD sebelum diamendemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) yang sejatinya adalah tradisi hukum formal(civil law). Rechstaatcenderung menganggap kebenaran berada pada UU.

Sehingga dalam ”mazhab”rechstaat hakim tidak boleh membuat putusan di luar UU. Dalam rechstaat hakim yang hebat adalah hakim yang pintar menemukan pasal UU. Padahal, di samping rechstaat ada konsep hukum lain luar Belanda (kawasan Eropa) yakni Anglo Saxon yang menganut the rule of law. Di negara penganut Anglo Saxon (the rule of law) hakim justru disuruh melanggar UU. Dalam aliran ini, kalau UU-nya tidak benar, hakim yang membuat hukum. Contohnya di Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada, dengan the rule of law, hakim yang hebat adalah yang berani membuat hukum sendiri tanpa terikat UU. Gaya inilah yang pernah dilakukan hakim John Marshall dalam kasus ”Marbury vs Madison”pada 1803.

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di AS melalui putusan Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA (supreme court) AS dalam perkara tersebut. Meski ketentuan judicial reviewtidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar AS, MA AS membuat sebuah putusan yang ditulis Marshall dan didukung 4 hakim agung lain yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undangundang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perkara tersebut ketentuan yang memberikan kewenangan MA mengeluarkan writ of mandamus pada Pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi. Sehingga, MA menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya. Keberanian Marshall dalam kasus ”Marbury vs Madison”untuk berijtihad menjadi preseden baru dalam sejarah AS dan pengaruhnya meluas dalam pemikiran dan praktik hukum di banyak negara.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel