Kendala Proyek Tol

Pembangunan Jalan Tol di Jabodetabek terkendala pembebasan lahan. Hal ini membuat pembangunan berjalan lebih lama dibandingkan wilayah lainnya dan memerlukan kerja keras pemerintah. “Kita harus selesaikan satu persatu. Seperti pada Tol W2 (West 2) walau cuma 7 km tetapi pemiliknya ribuan,” kata Direktur Jalan Kota dan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Haris Batubara di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, dari rencana ruas tol di Jabodetabek sepanjang 504 km, 260 km belum terbangun. Dari 260 km tersebut belum semua lahan yang dibebaskan karena belum ada investor atau kontrak dengan pemerintah. Jalan tol di wilayah Jabodetabek yang lahannya sudah dibebaskan antara lain Cinere-Jagorawi (Cijago) dan Ulujami-Kebon Jeruk. Sedangkan untuk Tol Serpong-Kunciran sudah dibentuk Tim Pembebasan Tanah (TPT).

Haris mengatakan, banyaknya pemilik lahan membuat proses verifikasi berbagai dokumen menjadi lama. Langkah ini harus dilakukan secara teliti untuk menghindari adanya duplikasi data. Namun, pemerintah tetap berupaya melakukan pembebasan lahan secepatnya agar proses pembangunan tol segera dilakukan. Sedangkan Kepala BPJT Nurdin Manurung mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan Tol W2 (Ulujami-Kebon Jeruk) sepanjang 7 km sebagai lanjutan proyek W1, baru sekitar 5%.“Harusnya lahan untuk pembangunan Tol W2 sudah selesai sejak tahun lalu,”kata dia. Sedangkan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans S Sunito mengakui bahwa proses pembebasan lahan oleh pemerintah untuk Tol W2 berjalan lambat.

Sebagai investor untuk pembangunan W2, pihaknya menilai belum ada kecocokan harga.“Kita siap konstruksi dalam satu tahun asal tanah benar-benar sudah bebas,”katanya. Ruas W2 Ulujami-Kebon Jeruk merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang nantinya tersambung dengan ruas W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) dan akses Tol Tanjung Priok. Apabila semua ruas diselesaikan, maka seluruh tol JORR akan utuh tersambung serta akan mengurangi beban lalu lintas di tol dalam Kota Jakarta. Untuk ruas tol akses Tanjung Priok sekarang sudah dalam proses konstruksi dan dibangun dengan anggaran Rp4,5 triliun. Sedangkan anggaran W2 mencapai Rp1,4 triliun dan perkiraan biaya pembebasan tanah mencapai Rp800 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendesak Pemkot Jakarta Selatan segera menuntaskan pembebasan lahan untuk W2. Pihaknya mendengar sudah ada kemajuan yang positif. “Kami harap makin cepat makin bagus,”harapnya. Sedangkan Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang juga menjabat Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mangara Pardede mengatakan, sampai kemarin belum ada separuh dari lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang masih menaruh harga tinggi untuk tanah mereka.

“Kita sudah siapkan semuanya bahkan kita juga telah naikan harga. Harga yang telah disiapkan juga di atas NJOP yaitu rata-rata di atas Rp1juta. Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi menegaskan, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, bila masih ada yang tidak puas maka silakan melakukan penuntutan ke pengadilan. “Kita pastikan pembebasan akan selesai tepat waktu,”tukasnya.

Sementara pembebasan lahan untuk Tol Cijago yang dimulai sejak 2008 lalu ternyata masih bermasalah. Sejumlah warga yang lahan dan bangunannya telah digusur untuk proyek tersebut mengaku belum mendapatkan kejelasan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka. Widi, 32, warga RT 2/3 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, mengatakan bahwa pada 12 September 2009 lalu tim pembebasan tanah mengajukan penawaran ganti rugi senilai Rp1,7 juta per meter persegi kepada warga.

Saat itu warga menyampaikan sanggahan dan meminta nilai ganti rugi atas tanahnya di atas tawaran tim. “Kita memberikan sanggahan dan meminta harga sebesar Rp3 juta per meter persegi. Tim bilang akan menjawabnya setelah masa sanggahan selama 120 hari berakhir. Sekarang sudah lebih 120 hari masih belum juga ada kejelasan hasilnya,” kata Widi di Balai Kota Depok kemarin. Keterangan Widi ini berbeda dengan keterangan Direktur Jalan Kota dan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Haris Batu bara yang mengatakan bahwa pembebasan lahan Cijago telah selesai. Terkatung-katungnya nasib warga yang tanahnya terkena proyek Tol Cijago juga dialami Andyarini Kencana Wungu, anggota Komisi A DPRD Kota Depok.

Dia tinggal di Kecamatan Sukmajaya yang masuk sektor dua tol tersebut. Andyarini mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka dan belum mendapatkan berapa nilai ganti rugi atas lahan dan bangunannya.“Saya juga masih menunggu kepastian,”ungkapnya. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Yayan Arianto mengaku tidak mampu berbuat banyak.“Kita menunggu putusan dari pemerintah pusat karena ini proyek pemerintah pusat.Kebetulan saja wilayahnya ada di kota Depok,”papar mantan Camat Limo ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel