Manusia Tiga Dimensi yang Berhati-hati

Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD dikenal sebagai manusia tiga dimensi. Dikatakan begitu karena dia adalah sosok luar biasa yang bisa mengecap jabatan penting dan strategis secara berurutan pada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kendati digelayuti jabatan sedemikian penting,ayah tiga anak ini tidak pernah melupakan tugasnya sebagai pengajar. Bagi tokoh yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang politik hukum pada 2000 ini, dalam usia relatif muda yakni 40 tahun, mengajar memberikan keasyikan tersendiri. Apalagi saat dirinya bisa mempertemukan teori di kampus dan kenyataan praktis di lapangan. Meski disibukkan dengan tugas kesehariannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan aktivis HMI ini selalu menyempatkan waktu untuk mengajar.

Hingga saat ini tidak kurang dari 20 perguruan tinggi menjadi tempat Mahfud membagi ilmunya. Wajar jika jiwa pendidik sudah mengalir dalam darah Mahfud, sejak kecil dirinya bercita-cita ingin menjadi guru ngaji. Menariknya,mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Kabinet Persatuan Nasional ini tetap konsisten mengajar hukum tata negara terutama politik hukum meski sering dikatakan jurusan hukum tata negara itu kering. Mahfud beranggapan, menjadi pengajar tidak ada urusannya dengan kering dan basah.

Sosok yang meraih gelar doktor dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 1993 ini juga selalu menggunakan uang pribadi ketika harus mengajar. Satu sifat kenegarawanan yang dicontohkan mantan anggota DPR RI ini, walaupun menyandang status sebagai pejabat negara, dia enggan memanfaatkan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Hal itu dilakukan dalam rangka kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam situasi ”tersandera”.

”Saya masih ngajar. Tiap minggu pulang, ngajardi Undip, UGM, terutama di UII, dan berbagai kampus lain. Untuk urusan pribadi meski pejabat negara, dalam rangka kehati-hatian saya selalu memakai uang pribadi. Bukan mau sok suci dan sok bersih,”kata Mahfud kepada salah seorang klien anak didiknya. Mahfud mengaku,meski gajinya sebagai pejabat negara sebesar Rp34 juta,dia justru lebih puas menerima honor dari kampus yang 10 kali lipat lebih kecil dari gajinya.”Saya merasa menikmati dari rupiah ke rupiah meski yang saya tanda tangani hanya Rp3,5 juta tapi itu menyenangkan,” tukasnya.

Karena itu,perjalanan karier pekerjaan dan jabatan tokoh yang pernah menjabat sebagai Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 1997–1999 ini termasuk langka dan tidak lazim karena begitu luar biasa cemerlang.Bagaimana tidak,dimulai dari karier sebagai pengajar (dosen),kemudian secara berurutan bisa menempati sejumlah posisi strategis di tingkat pusat. Di ranah kekuasaan eksekutif karier Mahfud kian cemerlang,ketika pada 1999–2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B).Lalu pada tahun 2000 dia diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM.

Belum cukup sampai di situ, kariernya terus menanjak pada 2000–2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Gus Dur tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis. Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan Gus Dur pada 8 Februari 2001.

Namun diakui, peran Mahfud sebagai Menteri Kehakiman tidak efektif karena waktu menjabat yang sangat singkat.Dia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 20 Juli 2001 namun Senin,23 Juli,Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner. Lantas Mahfud pun ”banting setir”dengan menjajal kekuasaan baru di ranah legislatif. Mahfud memutuskan terjun ke politik praktis dan sempat menjadi Ketua Departemen Hukum dan Keadilan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di awal partai itu dibentuk. Patut diketahui,Mahfud turut membidani partai lahirnya tersebut.

Meski memulai karier di PAN, Mahfud justru tidak meneruskan langkahnya di partai yang dia deklarasikan itu.Dia malah memilih bergabung dengan ”gurunya”,Gus Dur,di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mahfud dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfiz PKB pada 2002–2005. Di dunia politik kiprahnya kian cemerlang.Mahdud terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004–2008, bertugas di Komisi III.

Tapi,sejak 2008 Mahfud berpindah ke Komisi I DPR.Di samping menjadi anggota legislatif, sejak 2006 Mahfud menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Tak puas di dunia politik, Mahfud pun mencoba ranah yudikatif.Dia menjatuhkan pilihan mengabdi di ranah yudikatif menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR. Selanjutnya pada pemilihan Ketua MK yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung MK pada 19 Agustus 2008 Mahfud terpilih sebagai ketua untuk periode 2008–2011 menggantikan penjabat sebelumnya, Jimly Asshiddiqie. Dengan berkarier di tiga ranah kekuasaan, hidup Mahfud semakin berwarna.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel