Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi

Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan yang menganugerahkan penghargaan People of The Year (POTY) 2009 kepada saya. Ucapan terima kasih ini bukan basa basi, tetapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, bersamaan dengan itu, bukan berbasa-basi pula jika dalam menerima anugerah ini saya kemukakan dua hal. Pertama, apa yang saya lakukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga dinilai layak menerima anugerah POTY 2009 ini sebenarnya merupakan hal biasa. Artinya, siapa pun pejabat negara, terutama para penegak hukum, memang harus melakukan seperti yang saya lakukan sebagai hal yang biasa,yakni berusaha untuk berlaku lurus,profesional, berani, dan berintegritas.

Kedua, saya yakin anugerah ini diberikan dalam kedudukan dan kiprah saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), padahal tampilan kinerja MK merupakan hasil kerja kolektif dari semua unit di lembaga negara tersebut dan bukan merupakan kerja saya pribadi. Sekurang-kurangnya mereka telah dapat bekerja seperti grup simfoni sesuai dengan visi dan kebijakan yang saya canangkan.

Karenanya, penghargaan ini harus diartikan sebagai penghargaan kepada seluruh warga MK yang terdiri atas tiga pilar utama, yakni sembilan hakim konstitusi, kesekjenan, dan kepaniteraan. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh jajaran MK atas ketulusan dan kelurusan kerja selama ini sehingga,karena mereka, saya menerima penghargaan yang bergengsi, tetapi menuntut tanggung jawab ini.

Dalam rangka penyerahan penghargaan ini, meminta saya menyampaikan orasi dengan judul “Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi”. Saya memahami, yang ingin dikatakan dari judul ini adalah bahwa kita telah sepakat mendirikan negara Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) yang adil.

Demokrasi harus diatur atau dipagari secara fairdi dalam dasar-dasar aturan permainan politik, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tidak gagal karena bergeser menjadi anarki. Adapun konstitusi harus dibuat melalui proses dan substansi demokrasi.

Yang diperlukan adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan hukum berkeadilan yang dijalankan menurut kesepakatankesepakatan dalam konstitusi pula.Dengan demikian, konstitusi harus menjadi tolok ukur dan penjaga pembangunan demokrasi. Adapun MK berfungsi menjaga keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi tersebut melalui berbagai wewenang yang juga diberikan konstitusi.

Abbe Sieyes Emmanuel Joseph Sieyes atau lebih dikenal dengan Abbe de Sieyes,ilmuwan dan ahli pikir hebat kelahiran Prancis yang berkontribusi besar dalam mendesain politik ketatanegaraan Prancis, pernah berkata,“Konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apa pun.” Sekarang ini hampir tidak ada negara yang tidak mengklaim dirinya sebagai penganut demokrasi meskipun Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai sistem yang buruk, bahkan menyesatkan.

Buruk karena rentan akan manipulasi dengan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan elite-elite penguasa negara. Menyesatkan karena menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan haluan negara. Padahal rakyat umumnya tidak mengerti benar soal itu. Tanpa perlu menyalahkan pandangan dua filsuf besar itu, harus dikatakan bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna. Jelajah historis di berbagai belahan dunia ini menunjukkan telah diterapkannya kekuasaan politik dengan sumber legitimasi yang beragam.

Mulai dari kekuasaan yang diperoleh melalui garis keturunan (monarki), klaim sebagai mandat dari Tuhan (teokrasi) sampai dengan yang diperoleh melalui pemilihan umum (demokrasi). Secara teoretis, masing-masing punya argumen yang menunjukkan keunggulannya. Namun, secara empiris tampaknya demokrasi tetap dinilai paling unggul.

Ada adagium tegas bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan sebaliknya. Artinya, kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan, prinsip hukum dan demokrasi secara historis terlahir sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Di Indonesia, secara kasatmata demokrasi terus mekar. Namun masih ada saja yang berpendapat, demokrasi di negara ini justru stagnan.

Apa gerangan yang terjadi? Setelah ditelisik,ternyata biang keladinya adalah tumbuhnya demokrasi tanpa dibarengi hukum yang tegak. Ini sekaligus mengonfirmasi apa yang pernah dikhawatirkan Plato dan Aristoteles. Pada pemilu-pemilu lalu misalnya, bermunculan para demagog dan pemain-pemain politik baru yang meneriakkan banyak hal. Padahal mereka tidak tahu problem negara dan rakyat sesungguhnya, apalagi cara mengatasinya. Para demagog menebar janji membangun kemakmuran rakyat, menggratiskan pendidikan, menjamin pengobatan dan segala hal yang dibutuhkan rakyat asal dipilih dalam pemilu. Namun setelah terpilih dalam jabatan politik tertentu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, malah mengkhianati rakyat.

Dalam konteks semacam ini, demokrasi menjadi tidak ideal karena sering membiarkan rakyat dan negara dikangkangi para demagog. Yang paling mengerikan dari demokrasi kaum demagog adalah terbentuknya pemerintahan yang terdiri atas orang-orang yang tidak layak memerintah. Kumpulan elite dari hasil pemilu demokratis yang “gagal”menjalankan amanat konstitusi dan janjijanji saat kampanye sehingga gagap menjalankan roda pemerintahan, kata klien yang mengamati hasil pemilu.

Nama yang tepat untuk fenomena itu ialah demokrasi yang cacat (defective democracy), yang mampu membangun mekanisme atau tata cara demokratis, tetapi gagal mengatasi berbagai persoalan pokok rakyat berupa penyejahteraan dan pemakmuran. Kebebasan yang tidak terkendali telah menuntun masyarakat berperilaku liar dan membabi buta.

Ketidak hormatan terhadap hukum semakin menjadi-jadi manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan positivistis menafikan aspek keadilan. Sementara institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memedulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat dari secara hitam-putih di atas kertas. Itulah problem hukum dan demokrasi di negeri ini. Di satu sisi, jika dilokalisasi, persoalan hukum utamanya disebabkan oleh makin jauhnya hukum dengan keadilan karena produk hukum substansial semakin didesak oleh hukum prosedural. Imbasnya merangsek ke demokrasi, yakni tampilannya yang sebatas prosedural semata.

Sepanjang penelusuran sejarah, telah dapat dibuktikan bahwa negara yang berhasil menerapkan demokrasi adalah negara yang mampu memelihara keseimbangan antara kebebasan,penegakan hukum,pemerataan pendidikan, dan perbaikan ekonomi. Dari empat sokongan itu, dua yang pertama akan memperkuat dua pilar berikutnya. Diperlukan upaya meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke level substansial.

Artinya, manifestasi demokrasi tidak cukup diukur dari pola-pola konvensional, formal, dan simbolis, tetapi juga secara konkret harus membawa kesejahteraan sosial, ekonomi, politik terhadap masyarakat seluruhnya. Dalam rangka itu, patut dipahami terlebih dulu bahwa sistem demokrasi telah dipilih rakyat berdasarkan keputusan bersama sebagaimana sudah disepakati untuk dituangkan dalam konstitusi. Hal ini menandai bahwa sebenarnya konstitusi suatu negara itu adalah resultante atau produk kesepakatan dari situasi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu tertentu. Segala konsekuensi yang timbul baik berkah atau mudarat dari pilihan politik itu merupakan tanggung jawab rakyat secara bersama-sama sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hidup bernegara.

Dengan demikian pula, apa pun hasil yang terkait dengan pilihan terhadap demokrasi harus diterima secara bertanggung jawab, termasuk mengenai pelanggaran-pelanggaran dan efek watak demagog yang timbul dalam pemilu.

Karena itu,sangat penting mewujudkan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi.Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah hukum.Ini sejalan dengan teori Arus Sibernetika Talcott Parson bahwa dari segi ideal, sistem politik dan ekonomi akan diatur atau dikontrol sistem hukum yang mempunyai informasi lebih tinggi,bukan sebaliknya. Nomokrasi di sini bertalian erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau supremasi hukum.

Penghormatan terhadap hukum adalah inti dari supremasi hukum sekaligus menjadi ciri dari negara hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah negara hukum, seluruh permasalahan harus diselesaikan dengan memosisikan hukum sebagai pedoman tertinggi.Adapun untuk pihak- pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut,hukum juga menyediakan mekanismenya tersendiri, bukan melalui cara-cara yang melecehkan hukum.

Konstitusi kita,UUD 1945, jelas-jelas menganut dua prinsip itu sekaligus,demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tanpa upaya penyeimbangan, demokrasi dengan segala euforianya, terutama di masa transisi,berpeluang menjadi liar dan justru membenamkan hukum.

Dalam praktik konkret,fenomena pemberlakuan peraturan daerah (perda) mengenai agama di beberapa provinsi adalah contoh konkret ketidakseimbangan demokrasi dan nomokrasi, bahkan menunjukkan sebagai potensi yang mengancam demokrasi dan nomokrasi. Dikatakan demikian karena perda-perda tersebut tidak mengacu atau berlawanan dengan kaidah hukum yang melandasi pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai “pilihan politik”dari lembaga politik yang berwenang menetapkannya atas nama bangsa, konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi.Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi,apalagi melanggarnya. Untuk itu, sangatlah tepat jika pada perubahan UUD 1945 yang lalu muncul gagasan mengenai perlunya suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi sehingga kemudian lahirlah MK.

Peran MK dengan judicialreviewnya merupakan kewenangan yang secara langsung menjaga konstitusionalitas UUD agar norma-norma UUD dilaksanakan dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Mengapa keberadaan judicial reviewdemikian penting? Prinsip utamanya,undang-undang pada dasarnya adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik,maka patut diduga di dalamnya terdapat muatan kepentingan yang mungkin saja bertentangan atau melanggar kaidahkaidah konstitusi.

Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya.Jika oleh MK undang-undang itu kemudian dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi,produk hukum itu wajib dibatalkan. Melalui kewenangan judicial review, MK menjaga konstitusionalitas konstitusi sekaligus turut mengawal politik hukum nasional agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Lantas, bagaimana MK menjaga konstitusi sekaligus menegakkan demokrasi melalui kewenangan judicial review? MK sudah mendeklarasikan diri menganut paradigma hukum progresif dan keadilan substantif. Artinya, dalam menjalankan kewenangan judicial review, MK selalu berpatokan dan mengikuti hukum formal sepanjang mampu memberi keadilan. Jika tidak, MK akan menerobosnya, membuat jalan sendiri guna menciptakan rasa keadilan.

Bahkan dengan tegas MK sudah menerapkan prinsip judges made lawdi mana hakim bukan lagi sekadar corong undang-undang. Menukil pendapat John Henry Marrymann tentang strategi pembangunan hukum dalam bukunya The Civil Law Tradition, kini MK menerapkan strategi pembangunan hukum responsif. Dalam strategi itu,hakim diberi kebebasan untuk tak terbelenggu dan boleh keluar dari ketentuan undang-undang guna mencari keadilan serta menciptakan hukum sendiri sehingga produk hukum menjadi responsif.

Dalam hal ini, dibutuhkan hakim yang memiliki kualitas kenegarawanan,tidak memiliki agenda terselubung selain menegakkan keadilan konstitusi. Melalui berbagai putusannya, MK telah mempraktikkan cara memperlakukan hukum yang tidak hanya diukur dari penggunaan logika peraturan, tetapi lebih dari itu, kelayakan sosial (social reasonableness) dan memberi kesejahteraan serta keadilan rakyat. Sebagai contoh bisa dibaca pada putusan MK tentang calon terpilih adalah calon dengan suara terbanyak dalam pemilu legislatif, putusan MK mengenai perselisihan hasil Pilkada Jawa Timur,dan putusan MK yang membolehkan KTP dipakai untuk mencontreng dalam Pemilu Presiden 2009.

Setiap upaya penegakan hukum, termasuk peradilan,harus mempertemukan tiga prinsip, yakni kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan.Jika ternyata bunyi undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum ternyata tidak memberi rasa keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Marilah kita tegakkan keadilan di negara kita ini. Sebab, tanpa keadilan,negara kita bisa hancur. Sejarah umat manusia sudah mengajarkan dengan jelas bahwa suatu bangsa dan negara hancur dan pecah berkeping-keping karena keadilan tidak ditegakkan.

Dalam kaitan inilah perlu kiranya kita menyimak apa yang pernah dikatakan Ibn Taymiyyah, "Abadilah eksistensi suatu negara yang diperintah dengan adil meskipun negara itu bukan negara Islam dan musnahlah eksistensi suatu negara yang diperintah dengan tidak adil (zalim) meskipun negara itu bernama negara Islam".

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel