Pendidikan Umum

Daya saing dan produktivitas suatu negara ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, institusi pendidikan harus mampu mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan sektor industri atau pasar tenaga kerja. Mereka harus membangun blueprint pendidikan yang terkait dengan strategi dan tahapan industri. Sejarah menunjukkan, negara-negara di Eropa membangun universitas-universitas di awal abad ke-11 yang nantinya menghasilkan revolusi industri melalui serangkaian penemuan teknologi. Jepang juga melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) mencapai posisinya seperti sekarang lantaran ditopang SDM berkualitas. Pertumbuhan China berjalan seiring dengan komitmen nasional memajukan pendidikan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Harus diakui, kita masih terfokus pada basic-education.

Sejumlah persoalan seperti kualitas fisik sekolah, pemerataan kesempatan pendidikan, kualitas guru, buku, dan perpustakaan masih menjadi persoalan sampai sekarang. Percepatan internet masuk ke sejumlah SD, SMP, SMA, dan madrasah menjadi salah satu agenda penting 100 hari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), di samping sejumlah program kerja lain, terutama pemenuhan kualitas pendidikan dasar. Selain basic education, highereducation juga perlu dikembangkan. Daya saing nasional, regional, dan lokal daerah hanya dapat terjadi apabila Indonesia memiliki SDM yang kreatif, inovatif, dan profesional. Arah pengembangan industri, baik nasional, regional maupun lokal perlu ditopang oleh perguruan tinggi.

Beberapa data terakhir menunjukkan indikasi mengkhawatirkan di mana pengangguran terdidik meningkat signifikan. Jumlah penganggur di kalangan terdidik sampai Februari 2009 mencapai 1,1 juta orang. Angka ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pengangguran terdidik pada 2004, 585.000 orang. Padahal, di saat yang sama, sebenarnya terjadi penurunan jumlah pengangguran di Indonesia secara absolut atau persentase menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Gejala ini perlu kita cermati. Peningkatan jumlah pengangguran terdidik mungkin akibat ketidaksesuaian antara apa yang dihasilkan (supply) dengan apa yang dibutuhkan (demand) industri.

Upaya menyeimbangkan supply dan demand tenaga kerja membutuhkan kerja sama antara industri dan perguruan tinggi. Industri membutuhkan perguruan tinggi. Begitu sebaliknya, kurikulum perguruan tinggi perlu melihat arah pengembangan industri. Keterkaitan antara perguruan tinggi dan industri terjadi di tiga tingkatan, yakni riset, manajerial, dan keterampilan. China menggunakan strategi zero-distance antara perguruan tinggi dan kawasan industri. Jepang dan Taiwan menerapkan science-park, berupa fasilitas di dalam kawasan industri demi memfasilitasi dan mengembangkan riset-aplikasi.

Keterkaitan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi keniscayaan demi membangun basis industri yang kokoh, berkesinambungan, dan efisien. Jika pemerintah sudah memiliki blueprint industri Indonesia di masa depan, perguruan tinggi dapat melakukan konsolidasi untuk membangun kurikulum yang dibutuhkan demi menghasilkan SDM yang berketerampilan. Berdasarkan pemahaman ini, penyelenggaraan program S-1, vokasi, D-3, dan D-4 perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan arah pengembangan industri. Sebagai contoh, strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang direncanakan pemerintah juga harus didukung perguruan tinggi.

Institusi pendidikan dapat memasok SDM yang berkualitas untuk kerja di KEK tersebut dan dapat memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto (PDB) sektoral. Melihat kontribusi sektoral terhadap PDB nasional, maka kontribusi infrastruktur, komunikasi, jasa dan perdagangan mengambil porsi signifikan. Ke depan, sektor apa yang menjadi andalan Indonesia membutuhkan dukungan lulusan perguruan tinggi yang nantinya bekerja di tingkat perusahaan dan industri.Sektor industri apa dan di wilayah mana yang akan kita kembangkan, perlu dikomunikasikan ke institusi pendidikan demi penyiapan SDM.

Sewaktu BJ Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pola serupa dilakukan. Keinginan membangun industri kedirgantaraan nasional hanya bisa dilakukan apabila SDM mendukungnya. Program pengiriman mahasiswa ke Jerman, Prancis, dan sejumlah negara maju dilakukan pada saat itu. Kalau kita ke depan ingin membangun industri kelautan yang berdaya saing, hal tersebut perlu ditopang oleh kesiapan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mempunyai kemampuan manajerial yang memadai, dan dibekali dengan keahlian riset terkait industri kelautan.

Demi membangun keahlian dan kemampuan ini, sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bappenas, dan Pendidikan Nasional perlu duduk bersama memetakan strategi pembangunan nasional sehingga perguruan tinggi dapat membangun SDM siap pakai.Visi ke depan dengan perencanaan matang serta implementasi dari rencana yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi tingkat pengangguran terdidik berpendidikan di Indonesia.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel