Pengkajian Sistem

Kunjungan KPK Hary Tanoesoedibjo didampingi Pemimpin Perusahaan Syafril Nasution menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah yang didampingi Wakil Ketua Bidang Pencegahan M Yasin seusai diskusi di Jakarta kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkaji sistem administrasi kantor milik pemerintah. Hal itu menyusul masifnya potensi tindak pidana korupsi dalam setiap sistem yang diterapkan di instansi pelat merah.

Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan, KPK melakukan kajian terhadap standard operating procedure (SOP) untuk menelusuri kelemahannya.“ Kajian sistem kita mulai dengan sistem administrasi yang mengandung banyak praktik korupsi. Misal, transaksi suap,” jelas Jasin saat berdiskusi di Jakarta kemarin. Selain Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Martha Hamzah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP, dan staf Biro Humas KPK bertandang ke Kantor. Hadir dalam diskusi tersebut Pemimpin Umum SI Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Perusahaan Syafril Nasution, Pemimpin Redaksi Sururi Alfaruq, dan jajaran redaksi.

Jasin menjelaskan, dalam mengkaji SOP di setiap instansi pemerintah, KPK melakukan observasi ke lapangan, merekam gambar, dan mencari informasi untuk melengkapi hasil temuan tersebut. “Ini tidak berhenti di sini. Kita akan terus melakukan evaluasi, terutama pada lembaga yang sudah men-declare reformasi birokrasi. Diketahui, beberapa instansi sudah menyatakan akan merealisasikan program reformasi birokrasi di lembaganya. KPK juga sudah melakukan penilaian terhadap inisiatif anti korupsi di instansi pemerintah. Pada 2009 penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) menyebut, skor Ditjen Anggaran mencapai 7,797 dari skor 1-10.

Disusul Ditjen Bea Cukai 7,781,Ditjen Pajak 6,950, Ditjen Perbendaharaan 6,103, Setjen Kementerian Pendidikan Nasional 4,013, dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan serta Tenaga Kependidikan (PMPTK) 3,765. Sementara itu, terkait dengan reformasi birokrasi, sudah ada lembaga yang dijadikan pilot projectreformasi birokrasi yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Chandra Martha Hamzah menambahkan, langkah KPK melakukan kajian terhadap sistem itu dilakukan untuk menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) di setiap lembaga. Karena IPK dinilai berdasar layanan publik yang dirasakan langsung oleh rakyat, maka kajian sistem dilakukan terhadap pelayanan publik.

“Nah, ini tugas KPK melihat di mana ada celah untuk korupsi. Bahkan, penindakan KPK juga untuk pencegahan, agar tidak terulang lagi korupsi di lembaga itu,”kata Chandra. Namun, lanjutnya, reformasi birokrasi dan menurunnya tindakan koruptif itu akan bisa terealisasi jika pimpinan di lembaga itu memiliki niat baik. KPK pun gencar memberi penjelasan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) mengenai tindakan koruptif.“Top leaderdi semua instansi harus punya niat untuk melakukan reformasi birokrasi,” tutupnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel