Bukan untuk Senangkan Pejabat

Wakil Presiden Boediono menyatakan gedung yang diresmikan dan bantuan yang diberikan pemerintah bukan untuk menyenangkan para pejabat, akan tetapi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya akan menjadi sia-sia jika tidak untuk perbaikan dan peningkatan layanan ke publik.

Hal itu disampaikan Wapres Boediono usai meresmikan berbagai proyek dan bantuan pemerintah pusat di halaman kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, di Saumlaki, Jumat (5/11/2010).

Dalam kunjungan kerja itu Wapres ditemani sejumlah menteri diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan. Dalam kesempatan itu hadir pula Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Bupati MTB Bitzael Silvester Temmar.

"Gedung-gedung dan bantuan yang diberikan berasal dari uang rakyat dan hakikatnya adalah milik rakyat. Karena itu rakyat harus mengawasinya," kata Wapres.

Menurut Wapres, uang rakyat harus dikembaikan untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Paradigma pemerintah harus diubah ke arah yang lebih baik. Menjadi aparat negara sekarang ini bukan menjadi penguasa, melainkan menjadi pelayan publik," papar Wapres.

Perubahan etos kerja, lanjut Wapres, dan cara berpikir merupakan inti dari program reformasi birokrasi yang dicanangkan. "Rancangan besar atau grand design reformasi birokrasi nasional selama 15 tahun ke depan sudah diselesaikan dan akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden, sedangkan peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi nasional berjalan 5 tahun," kata Wapres.

Namun diakui Wapres, reformasi birokrasi nasional tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek yakni 5 tahun sesuai usia kabinet, melainkan membutuhkan proses yang panjang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel