kesepahaman atau Memorandum of Understanding

Hingga kini Indonesia belum memiliki nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi soal tenaga kerja. Namun, ini tak lantas memperlemah posisi pemerintah Indonesia.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Michael Tene, tanpa MoU bukan berarti TKI tidak dapat dilindungi. Tanpa adanya MoU, lanjutnya, bukan berarti posisi Indonesia lemah tidak bisa melakukan apa-apa. Dari banyak kasus faktanya bisa diselesaikan.

“Tanpa MoU proses hukum berjalan. Memang berlanjut ke ranah hukum, itu pelanggaran, kan ada aturan setempat,” kata Michael kepada media massa, belum lama ini.

Kendati demikian, Michael menekankan MoU ketenagakerjaan dengan Arab Saudi dan negara penempatan TKI lain tetap diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia. Pada kesempatan itu dia juga membantah terjadinya aksi kekerasan terhadap TKI bukan karena lemahnya posisi tawar pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab.

“Kami dorong ada pertanggungjawaban pelaku dihukum. Bukan berarti tidak ada MoU kami nggak bisa apa-apa, tanpa MoU proses hukum berjalan. Sumiati dan Kikim kan diproses hukum setempat,” ungkapnya.

Michael memaparkan, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mencapai 3,3 juta orang. Sebanyak 1,9 juta di antaranya berprofesi sebagai TKI.

“Katakan kita punya empat ribu kasus. Tidak semua warga kita kondisinya tidak baik. Bukan abaikan permasalahkan hukum, satu juga banyak. Kami upayakan terus mudah-mudahan tidak terjadi kasus seperti sekarang. Sebagian baru dikembangkan. Langkah upaya, mudah-mudahan,” imbuhnya.

Untuk dua kasus terbaru TKI di Arab Saudi yaitu Sumiati yang disiksa secara sadis hingga bibirnya digunting oleh majikannya, dan Kikim Komalasari yang ditemukan tewas di tong sampah, pemerintah melakukan tiga langkah utama.

Menurut Michael, langkah pertama memastikan langsung kondisi korban. Mengirim orang dari KJRI Jeddah ke Madinah untuk melihat kondisi korban, memastikan perawatan, memastikan dokter yang bisa terus memantau kondisi Sumiati. Tak ketinggalan mengontak keluarga Sumiati di Nusa Tenggara Barat, lalu memfasilitasi keluarga sampai ke Madinah.

Langkah kedua, lanjutnya, melapor ke Kepolisian serta menyiapkan pengacara setempat untuk proses hukum ke depan.

Langkah ketiga, diplomasi kasus Sumiati ini ke Kementrian Luar Negeri. “Kami sampaikan sikap kita yang mengecam keras tindakan terhadap Sumiati dan juga minta perhatian melalui duta besar mereka, juga mengecam dan meminta janji investigasi sesuai proses hukum di sana,” imbuhnya.

Sementara untuk kasus Kikim, saat ini majikan Kikim telah ditangkap dan penjara di Madinah. Informasi dari badan investigasi di sana, anak majikan memberi kesaksian bahwa ibunya yang melakukan penganiayaan. Demikian catatan online Sarto tentang kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel