Badan Pemeriksaan Keuangan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut didesak menindaklanjuti sejumlah catatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2010. Anggota DPRD Sumut Sopar Siburian mengatakan, tindak lanjut atas temuan dalam LHP tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat luas bahwa program pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dilaksanakan sesuai ketentuan.

Jika tidak ditindaklanjuti, temuan itu juga ditangani pihak penegak hukum. ”Jadi Pemprov Sumut melalui satuan kerja perangkat daerahnya harus benar-benar mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pembangunan. Benar atau tidak pengelolaan keuangannya, harus disampaikan transparan,” tuturnya kepada wartawan di Medan,kemarin. Sopar mengatakan, jangan sampai pertanggungjawaban soal bantuan sosial (Bansos) tahun 2009 yang juga tidak ditindaklanjuti hingga penyampaian LPKD 2010 terjadi lagi.

Apalagi temuan tersebut telah dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam LHP yang telah diserahkan ke DPRD Sumut dan Pemprov Sumut beberapa hari lalu, ditemukan beberapa hal yang tidak memenuhi unsur pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Temuan tersebut antara lain penyajian kas di bendahara pengeluaran 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp10 miliar dan Rp9,7 miliar. Ini sudah termasuk sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) per 31 Desember 2010 sebesar Rp2,4 miliar.

Temuan untuk investasi yakni dalam bentuk dana bergulir 2010 dan 2009 masingmasing Rp10,1 miliar.Dana tersebut dicairkan dari kas daerah sejak 2004 – 2006.Dana yang telah disalurkan pada koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar Rp8,1 miliar dan Rp2 miliar lagi masih tersimpan dalam rekening bank Dinas Koperasi dan UKM. Namun, dinas tersebut tidak membuat laporan perkembangan yang jelas atas jumlah yang telah disalurkan. Persoalan aset tetap juga masih jadi masalah, yakni 2 persil tanah sebesar Rp49,8 miliar yang telah diserahkan ke pemerintah daerah lain namun masih diakui sebagai aset Pemprov Sumut.

Kemudian,26 persil tanah seluas 20.000 meter per segi yang masih dinilai Rp1 dan peralatan dan mesin yang telah rusak berat atau tidak jelas keberadaannya sebesar Rp 103 juta. Selain itu, realisasi belanja pemeliharaan 2010 sebesar Rp2,4 miliar belum dapat dikapitalisasi karena belanjanya tidak dapat ditelusuri. Sopar menambahkan,tidak semestinya aset menjadi masalah andaikan Pemprov Sumut mempunyai itikad baik untuk mengamankannya.

Namun, menurut dia, Pemprov Sumut sepertinya tidak memiliki keseriusan dalam mempertahankan aset. ”Padahal aset tersebut menyangkut harga diri atau kewibawaan pemerintah,” ujarnya. Sebelumnya BPK telah juga mengingatkan Pemprov Sumut untuk wajib menindaklanjuti catatan atau temuan di LKPD 2010.Ketua BPK RI Perwakilan Sumut Oodj Huziat mengatakan, tindak lanjut temuan harus dilakukan Pemprov Sumut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP LKPD diterima.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana,BPK akan melaporkan hal tersebut ke instansi berwenang paling lama sebulan sejak diketahui, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15/2006 tentang BPK RI. Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti temuan BPK. Menurut dia, temuan BPK menjadi cemeti (cambuk) bagi pihaknya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Akan kami tindaklanjuti. Di samping itu, ini juga cemeti bagi saya dan jajaran ke depannya,”pungkasnya. Demikian Update Info yang berjudul Badan Pemeriksaan Keuangan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel