Sengketa perbatasan desa dan kecamatan

Sengketa perbatasan desa dan kecamatan di Kabupaten Wajo masih marak. Penyebabnya, tidak ada batas jelas sebagai pemisah dua wilayah bertetangga di daerah itu. Kasus sengketa batas wilayah itu terjadi antara Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, dengan Desa Arajang, Lamata, Gilireng, Kecamatan Gilireng. Objek sengketanya adalah lahan perkebunan. Selanjutnya, Kecamatan Sabbangparu, antara Desa Benteng Lompo dengan Ujung Pero. Desa Benteng Lompo ini merupakan hasil pemekaran Desa Ujung Pero.

Sengketa perbatasan di kedua desa ini sempat masuk pengadilan. Sengketa juga terjadi di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, dengan Lingkungan AtakkaE, Kecamatan Tempe,serta Desa DualimpoE, Kecamatan Maniangpajo, dengan Desa Tonralipu, Kecamatan Tanasitolo, objek sengketanya masing-masing adalah danau. Namun, keduanya belum tersentuh penyelesaian dari pihak Pemkab Wajo karena terkendala biaya.

Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Wajo Andi Pallawarukka mengatakan,pihaknya telah tentukan patok, hanya yang jadi persoalan belum disosialisasikan aparat pemerintah kecamatan dan desa setempat. “Biaya yang dibutuhkan sangat besar karena kami harus mengundang pihak ketiga yang betul-betul kompeten untuk itu seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biayanya sangat mahal.

Misalnya,satu patok saja dengan jarak 5 kilometer bisa sampai Rp150 juta. Itu baru satu desa saja,”kata dia. Kendala lain adalah medan yang sulit.Namun, persoalannya juga bukan semata-mata karena persoalan tapal batas, tapi ada oknum yang mengalihfungsikan danau menjadi lahan persawahan.

“Kalau air danau surut,masyarakat mengalihkan jadi sawah, tapi sering ada di antaranya yang tidak sempat dibuat persawahan karena terlambat sehingga merasa dirugikan. Seandainya tidak diubah fungsinya tidak ada masalah, seperti Danau Lampulung, ”paparnya. Untuk mengantisipasi konflik perbatasan di Desa DualimpoE, Kecamatan Maniangpajo, dengan Desa Tonralipu, Kecamatan Tanasitolo,yang terus berlanjut, pada 2010, terbit SK bupati tentang batas wilayah di dua desa itu.

“Perlu memang mempertahankan fungsi lahan yang sudah ada, ketaatan seluruh unsur masyarakat dan aparat setempat terhadap aturan yang ada.Yang terpenting,perlu memahami aturan-aturan,” pungkasnya. Sementara itu, Kabag Pemerintahan Umum Andi Pallawarukka mengungkapkan, Kabupaten Wajo pernah bersengketa perbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Ketika itu, warga Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, dan Kecamatan Dua Pitue-Sidrap memperebutkan lahan perkebunan.

“Sengketa tersebut sudah lama terjadi dan sudah diselesaikan pada 2010 dengan kesadaran kolektif bersama Pemkab Sidrap, kami memfasilitasi masyarakat yang bertikai tersebut,” ungkap dia. Awalnya, lokasi tersebut adalah hutan sehingga tidak ada batas alam yang bisa ditentukan, kemudian terjadi perkebunan liar.

Sementara warga Sidrap mengklaim tanah mereka diserobot. “Kami fasilitasi penyelesaiannya bersama pihak pemerintah Sidrap. Dengan begitu, kami perjelas batas agar masyarakat tidak berbenturan. Tetapi, sampai hari ini sudah tidak ada lagi laporannya bahwa ada persoalan di sana,”ujarnya. Demikian catatan Update Info yang berjudul Sengketa perbatasan desa dan kecamatan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel