Pembangunan Kantor Polsek Tamalate

Pembangunan Kantor Polsek Tamalate yang menggunakan dana dan lahan dari pengusaha properti, diduga kuat bentuk gratifikasi kepada aparat penegak hukum. Sejumlah praktisi hukum dan penggiat antikorupsi menilai, proses pelimpahan dana hibah untuk membangun kantor bertingkat dua itu, dinilai oleh menyalahi aturan.Karena itu,besar peluang terjadinya gratifikasi pembangunan gedung yang didanai oleh dua pengusaha properti di Makassar,Najamiah Muin dan Ricky Tandiawan.

“Seharusnya dana hibah itu harus diserahkan ke Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Keuangan untuk diregister. Setelah itu baru disalurkan setelah dianggarkan lewat APBN,”tukas Koordinator Konsorsium Advokat Muda Makassar Akram Mappouna Azis kepada media kemarin. Tak hanya itu,Akram menilai proses pemberian dana hibah ini telah melanggar Undang undang Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi. Dijelaskan Akram, pemberian dana diatas 10 juta rupiah kepada intitusi negara atau pejabat, harus sepengetahuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sementara, bangunan tersebut ditaksir menelan dana Rp1,6 miliar diluar harga lahan.

“Uang passolo’ untuk anak pesta pejabat atau anak pejabat yang menikah saja harus dibawa ke KPK dulu. Apalagi pemberian hibah ini nilainya fantastis mencapai miliaran rupiah,” tukas Akram. Karena itu,Konsorsium Advokat Muda Makassar meminta Polda Sulsel transparan menanggapi kontroversi ini. Komunitas pengacara di Makassar ini,lantas mendesak Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal (Irjen) Mudji Waluyo untuk memberi keterangan resmi kepada masyarakat.

“Kami mendeadline Kapolda 3 kali 24 jam kedepan untuk memberi keterangan. Kalau tidak, masalah ini akan kami adukan ke KPK,”tegas Akram. Senada, Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya dan Hukum (LP SIBUK) Djusman AR mengkritisi sikap polisi yang mau menerima dana hibah dari Najamiah Mui dan Ricky Tandiawan. Pasalnya, dua pengusaha tersebut kerap menuai kontraversi akibat terlibat kasus sengketa tanah di Makassar.

“Kami mencatat,Najamiah itu sedang punya empat kasus sengketa tanah yang tengah ditangani Polda. Sekarang dia jadi penyumbang gedung Polsek dan wajar kalau menimbulkan pertanyaan,” ujar Djusman, sesaat setelah menjadi nara sumber polemik ini di SUN TV Makassar,kemarin. Sebelumnya, sesaat setelah peresmian kantor baru Polsek Tamalate (03/07) yang lalu,tanggapan miring langsung dilontarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Saweran yang dilakukan oleh dua pengusaha ini dinilai menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum,yakni kepolisian.

“Yang pasti akan ada konflik interes di pihak kepolisian. Akibatnya, akan rentan menimbulkan konflik dengan masyarakat,” tukas Wakil Direktur LBH Makassar, Haswandi Andi Mas. Menanggapi sorotan tajam tersebut, Kepala Bidang HubungandanMasyarakat( KabidHumas) Polda,Komisaris Besar Pol Chevy Ahmad Sopari mangaku tidak ada yang salah dalam proses pemberian hibah itu.“Saya kira Polda sudah sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh PeraturanKementerianKeuangan (Perkemenkeu) tantang hibah,” ujar Chevy singkat kepada SINDO lewat blackberry messenger- nya tadi malam.

Chevy menegaskan,bentuk hibah yang diterima Polda terkait pembangunan Polsek Tamalate, tidak berbentuk uang. “Kita tidak menerima uang, tapi dalam bentuk bangunan. Maka hasilnya yang dilaporkan,” tegas mantan Kapolres Pare pare ini. Sekadar diketahui, Kantor Polsek Tamalateberdiridiataslahan seluas 1.411 meter persegi yang dibebaskan oleh salah satu penyokong dana, Ricky Tandiawan. Sedangkan bangunan yang terdiri dari dua lantai didanai oleh Najamiah Muin.

Nilai bangunan yang tergolong mewah diantara kantor Polsek lainnya di Makassar itu, ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Sedangkan pagarnya ditaksir 200 juta rupiah.Total nilai bangunannya ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah,diluar harga lahan yang belum diketahui nilainya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel